“MenPAN
& RB bertanggung jawab untuk mengawal program Reformasi Birokrasi
ini. Sesuai kebijakan, pada 2014 ini remunerasi harus tuntas untuk semua
Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Agama. Mudah-mudahan tidak
terlalu lama,” demikian ungkap Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan III KementerianPAN & RB, Naptalina Sipayung, Jumat
(22/02/2014).
Penegasan
tersebut disampaikan Naptalina saat menjadi pemateri Kegiatan PMPRB
Kementerian Agama Tahun 2014 di Hotel Horison, Bogor, Jawa Barat. Di
hadapan 65 peserta kegiatan tersebut, Naptalina meminta agar pihak
Kementerian Agama tidak berkecil hati meski terlambat dalam program
remuerasi.
“Meski
terlambat, jangan berkecil hati. Sebenarnya Kementerian Agama sudah
masuk ke-7 rombongan Kementerian/Lembaga yang sudah beres, namun masih
ada yang perlu diperbaiki karena belum lengkap. Ada 14
Kementerian/Lembaga yang belum remun termasuk Kementerian Agama, tapi
Kementerian Agama sudah beres, tinggal diperbaiki yang kurang,”
tuturnya.
Naptalina
mengingatkan Kementerian/Lembaga yang sudah mendapat tunjangan
remunerasi agar menjaga kualitas pelayanan publik sebagai salah satu
indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain itu, perlu dijaga agar
tidak lagi ada praktek korupsi dan menjaga akuntabilitas instansi
pemerintah.
“Kalau
sudah mendapat tunjangan remunerasi, jaga kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Jangan sampai sudah remunerasi tapi pelayanan tidak baik.
Nanti digugat masyarakat,” tukasnya. []
No comments:
Post a Comment